Pilihan untuk Bernegara dan / atau Bermoral

Saya ingin menanggapi beberapa respons yang terjadi di dalam masyarakat. Sebenarnya, respons ini sudah terlewat gempar, atau sudah basi, hehe. Namun, baru kali ini saja saya memiliki niat untuk mengekspresikannya melalui tulisan.

Tulisan yang akan saya tulis di bawah ini, sederhana, berkaitan tentang tanggapan saya mengenai pilihan untuk hidup bernegara dan / atau bermoral. Saya yakin, beberapa orang berpikiran bahwa kedua hal ini bukan merupakan sesuatu yang dapat dibandingkan, istilahnya, not apple to apple. Namun, saya rasa bahwa kedua hal itu bersifat komplemen pada peristiwa yang akan saya tulis.

Saya ingin menyinggung mengenai kebijakan Pemprov DKI Jakarta tentang Hotel Alexis. Hahaha. Saya rasa, buat orang-orang yang membaca tulisan saya ini, tentu sudah mengerti isu tentang Hotel Alexis.

Jujur saja, sebelum saya menyaksikan debat pemilihan gubernur DKI Jakarta di televisi dulu, saya tidak tahu tentang keberadaan Hotel Alexis. Saya tidak tahu mengenai isu bisnis pijat di dalamnya, atau terkait status branding awareness Hotel Alexis di masyarakat. Terima kasih untuk Anies Baswedan karena sudah menyinggung Hotel Alexis.

Sejak masa debat itu, Anies bersikukuh untuk menyalahkan gubernur petahana karena tidak berani menutup izin usaha Hotel Alexis yang diduga merupakan bisnis prostitusi. Petahana menyanggah dakwaan ketidakberanian untuk menutup izin usaha dengan dalih bahwa belum ada bukti nyata akan bisnis prostitusi Hotel Alexis. Sampai sekarang, saya tidak tahu kebenaran itu. Apakah Hotel Alexis memiliki bisnis terselubung yang berkaitan dengan prostitusi? Tidak tahu.

Saya ingin menekankan pada bagian ini, saya tidak peduli dengan bisnis yang mereka lakukan. Namun, bagi saya, selama usaha tersebut melaksanakan kewajiban dasar sesuai hukum yang berlaku, saya rasa usaha tersebut layak dibiarkan dan diteruskan. Misal, jika Hotel Alexis sudah taat membayar pajak, sudah melengkapi berbagai dokumen dan syarat pendirian usaha, bagi saya bisnis tersebut tidak usah dibubarkan. 

Memang ada peraturan yang jelas tentang pelarangan pendirian bisnis prostitusi. Namun bagi saya, praktik prostitusi merupakan bisnis yang tidak akan bisa dihilangkan. Mengapa? Menurut saya, hukum bersifat kaku, hukum akan ditinjau berdasarkan penulisan dan poin-poin yang tertuang di dokumen-dokumen tertentu. Sehingga, ketika terdapat bisnis prostitusi terselubung, bagaimana mampu landasan hukum dipakai untuk mendakwa sesuatu?

Anda boleh tidak sepakat dengan saya. Namun bagi saya, prostitusi malah menjadi sumber pendapatan yang fantastis. Saya lebih menghargai peristiwa keberadaan praktik prostitusi yang sudah dilokalisasikan dan ditempatkan pada suatu wilayah tertentu, daripada tercipta bisnis-bisnis prostitusi terselubung yang berada di kawasan masyarakat sedang berkembang. Seperti contohnya, bisnis prostitusi di hotel tertentu atau wilayah tertentu akan lebih baik daripada adanya praktik bisnis prostitusi di lingkungan sekolah dan universitas.

Mengapa, ya? Jika dilihat dari berita-berita online, manajemen Hotel Alexis pernah melakukan klaim bahwa mereka selalu taat membayar pajak ke Pemprov DKI sebesar Rp30 Miliar. Bayangkan saja, jika memang benar seperti itu, uang sebesar itu dapat digunakan untuk pembangunan bagi kehidupan di masyarakat. Selain itu, besarnya pajak tersebut menandakan kesuksesan bisnis yang dijalankan Hotel Alexis, entah di luar kebenaran tentang bisnis prostitusi terselubung atau bukan.

Bagi saya, kita harus memilih dua pilihan. Kita melaksanakan kehidupan ini untuk bernegara dan / atau bermoral. Harus diketahui, ketika kita memilih sebuah pilihan, kita harus menyesuaikan dengan kejadian nyata yang sudah kita dapat dan sulit kita ubah. 

Misalkan seperti ini, Jakarta membutuhkan dana untuk membangun sesuatu, entah infrastruktur atau lain-lainnya. Sejak awal, Jakarta memang kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berjumlah jutaan itu, terbukti dari masih adanya kemiskinan di sana. Bagaimana caranya untuk mendapat dana? Dana tersebut dapat didapatkan dari beragam bisnis usaha yang didirikan. Dana apa yang mendapatkan income tinggi? Ya, salah satu contohnya adalah dari dana bisnis seperti Hotel Alexis. Ketika kita mengetahui hal itu, pilihan akan berujung pada, haruskah kita memiliki dana itu? Apakah itu merupakan hal yang benar? 

Bagi orang-orang berakhlak, moral mereka tentu berkonflik di situ. Mengapa, ya? Pola pikir saya itu sederhana. Masyarakat butuh infrastruktur, infrastruktur butuh dana. Sesederhana itu, intinya kita butuh dana. Bagaimana cara mendapat dana? Dengan cara apa saja, asalkan sesuai dengan hukum yang benar dan berlaku di sini, karena memang kita adalah negara hukum.

Kita sudah saling sama tahu, bahwa bisnis prostitusi itu memiliki hasil yang menguntungkan. Anda bisa melakukan pencarian informasi akan menguntungkannya bisnis itu. Di luar tentang dosa atau tidak, please, bagi saya, masa ini bukanlah masa yang tepat untuk membahas tentang dosa. 

Dulu, Anies pernah berkata tentang alasan dia menutup izin usaha Hotel Alexis karena dia ingin mendapat dana dengan cara yang halal. Setahu saya, penggunaan sistem bank saja sudah dikatakan tidak halal. Nah itu, segala aktivitas transaksi menggunakan bank. Selain itu, restoran dan beer garden berarti tidak halal? Ditutup juga?

Ini berkaitan dengan moral dan agama. Sekali lagi, kita ini akan hidup bernegara dan / atau bermoral? Bagi kehidupan untuk bernegara, langkah-langkah untuk memikirkan keberlangsungan negara menjadi tujuan utama. Bagi kehidupan untuk bermoral, apa yang harus dipikirkan?

Saya benci, ketika orang melakukan justification akan kebenaran moral dari tindakan-tindakan yang dilakukannya. Ketika orang-orang menentukan itu benar, itu salah.

Jika memang aturannya ingin bermain halal, dia harus konsekuen dan menerapkan ke semua jenis aktivitasnya untuk bermain halal. Tidak setengah-setengah. Tidak dengan dalih apa pun.

- ini pendapat pribadi, silakan direspons secara bijak -