Untuk kesekian kalinya lagi saya menekankan hal ini. Tulisan ini muncul karena dipicu oleh artikel yang dirilis Tirto, tentang keberadaan partai kiri atau kanan. Terima kasih, saya menjadi semakin yakin untuk menyebarluaskan lagi mengenai hal ini.
Partai kiri atau kanan? Saya adalah salah satu orang yang mengharapkan jumlah partai di Indonesia menjadi lebih sedikit. Stop, maksud saya bukan berarti kembali dan mundur lagi ke zaman Orde Baru yang hanya diikuti oleh 3 partai. Namun, tanpa mengerdilkan nilai-nilai sistem demokrasi yang semakin matang seperti sekarang ini, jumlah partai tidak perlu sampai 14 partai. Bagi user Twitter yang sudah mengikuti saya sejak dahulu, saya pernah menuliskan tentang jumlah partai yang saya anggap ideal. Menurut pemikiran saya sampai sementara ini, jumlah partai yang baik pada sebuah negara adalah sejumlah 2 partai. Bagi saya, partai merupakan spektrum atau jalan bagi konstituen untuk memberikan aspirasinya. Oleh karena itu, keberadaan sebuah badan partai merupakan nyawa ideologi. Partai harus dan wajib menyalurkan ideologinya menjadi kebijakan-kebijakan yang berada dalam suatu negara. Oleh karena itu, sebuah partai merupakan tokoh representasi suatu ideologi.
Maka, akan lebih baik jika kita memilih seorang kepala daerah dan/ atau presiden melalui partai yang diikuti. Kita tidak memilih berdasarkan tokoh, namun berdasarkan partai yang secara tidak langsung berdasarkan ideologi sang tokoh tersebut. Mengapa? Jika kita memilih seseorang calon kepala berdasarkan tokoh, jika tokoh tersebut mati, bagaimana, dong? Berbeda jika kita memang memilih berdasarkan partai, entah siapa pun yang menjabat, nilai-nilai dan kebijakan yang dijalankan akan sesuai dengan ideologi yang dianutnya.
Negara Amerika Serikat, cocok. Saya suka dengan negara itu, karena hanya terdiri dari 2 partai besar, Demokrat dan Republik. Memang, katanya terdapat beberapa partai kecil lainnya, namun yang sering dihitung dan dianggap adalah suara dari kedua partai tersebut, karena memiliki suara yang terbesar. Hal ini mungkin serupa (tidak sama) dengan kebijakan threshold atau ambang batas pencalonan presiden yang sedang diterapkan di Indonesia sekarang ini. Yuk, saya dukung jika ambang batasnya menjadi lebih besar. Lihat saja, terbukti bahwa mungkin hanya ada 2 poros pada pemilihan presiden. Ya mungkin paling mentok ya akan terjadi 3 poros. Sudah ada bukti bahwa pada akhirnya pilihan dan opsi akan menjadi seminimal mungkin.
Nah, di Indonesia sekarang ini, saya merasa bahwa tiap partai tidak memiliki perbedaan yang jelas dalam mengusung ideologi dan kebijakannya. Coba lihat dan baca visi-misi seorang calon kepala daerah, hampir semua serupa dengan tujuan yang sama. Tentu, tujuannya untuk kebaikan. Dulu saya pernah menuliskan bahwa menurut saya, perbedaan yang tampak dari beragam partai di Indonesia adalah partai yang bersifat nasionalis dan agamais. Perbedaan yang mencolok di Indonesia ini tidak seperti perbedaan partai pada negara-negara besar di dunia. Di Amerika Serikat, perbedaan ideologi partai terletak pada partai kiri (progresif) dan partai kanan (konservatif). Perbedaan ideologi tersebut tampak dari representasi arah kebijakan-kebijakan yang dianut. Karena hanya terdapat 2 perbedaan, maka tentu perbedaan kebijakan pun sangat mencolok.
Bagi saya, dalam menentukan sebuah kebijakan yang bertujuan mulia dapat dilakukan dari beragam alternatif. Maksud saya, tentu banyak cara untuk mencapai tujuan utama: kesejahteraan rakyat bersama. Saya rasa, perbedaan yang terdiri dari 2 pilihan sudah sangat cukup, seperti halnya antara progresif dan konservatif. Mari baiknya kita berikan contohnya yang saya kutip dari Twitter akun saya:
Setiap perhelatan debat pemilihan kepala daerah dan/ atau presiden, saya tidak akan tertarik dengan visi-misi yang dibacakan. Mengapa? Karena ideologi dari partai yang mereka wakili saja tidak jelas. Bagi saya, cara untuk menuju kebaikan terdiri dari beragam alternatif, contohnya dengan cara progresif dan cara konservatif. Misalkan pada pemilihan 2 calon koordinator bidang Usaha Dana pada himpunan. Calon pertama menerapkan kebijakan progresif: dia berkata jika dia akan ikut menentukan dan mengatur harga produk-produk yang dijual ke mahasiswa lain. Sedangkan calon lainnya menerapkan kebijakan konservatif: dia tidak akan ikut campur mengenai masalah harga, dia beranggapan bahwa harga harus ditentukan berdasarkan kondisi pasar, permintaan dan stock. Nah, jika ditelaah, kedua kebijakan tersebut adalah sama baiknya. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Di Indonesia, jumlah partai adalah belasan. Ideologi dan kebijakannya sering tidak jelas, karena tidak konsisten. Jika kita setuju bahwa perbedaan ideologi partai-partai di Indonesia adalah nasionalis dan agamais, tetap saja tidak terbukti. Contohnya, PDIP yang terkenal nasionalis saja berkoalisi dengan PPP yang terkenal agamais. Ujung-ujungnya ketika pemilihan presiden 2019, sudah ada koalisi yang mendukung Jokowi terdiri dari basis nasionalis dan agamais. Oposisi pun terdiri dari basis nasionalis dan agamais. Nah, sama saja, bukan? Mbok ya mending dibuat analisis kluster saja dahulu, yang memiliki kemiripan visi dijadikan satu kluster. Jika ada penelitian seperti itu, kok saya merasa bahwa paling banyak hanya akan terbentuk 2 sampai 3 kluster saja, ya, hehe.
Jika kondisinya masih akan seperti ini, apa yang akan terjadi? Konstituen akan bingung. Misal, saya suka dengan kebijakan progresif, saya anti sekali dengan kebijakan-kebijakan konservatif, karena saya rasa konservatif itu ketinggalan zaman. Saya ingin negara Indonesia menerapkan kebijakan-kebijakan progresif supaya tujuan-tujuan nasional dapat cepat tercapai. Namun, saya bingung harus memilih calon kepala daerah dan presiden yang mana. Karena di Indonesia, perbedaan arah visi-misi kebijakan tidak mencolok, saya pun ragu. Tahu dampaknya? Ya, di Indonesia akan sampai di situ saja, sampai beberapa tahun ke depan, pasti banyak konstituen di Indonesia yang memilih calon kepala daerah dan presiden berdasarkan tokohnya saja, berdasarkan suka atau tidak suka (like or dislike) pada ketokohan tersebut. Cukup, sampai situ saja. Berbeda dengan di Amerika Serikat, di sisi sana mendukung program aborsi, sisi satunya melarang aborsi. Sisi seberang mendukung pajak tinggi, sisi lainnya tidak. Perbedaan tampak jelas. Jika terdapa perbedaan yang jelas seperti itu, maka tidak heran jika keloyalan konstituen dan politisi akan lebih kuat.
Mengapa saya sedikit yakin dengan pendapat saya di atas? Karena terdapat referensi penelitian yang menunjukkan hal tersebut. Bahwa ternyata, perbedaan kebijakan itu tidak terlalu tampak secara jelas. Seperti contohnya, partai politik yang berdiri sebelum reformasi dan sesudah reformasi saja tidak tampak jelas perbedaannya. Nah, bingung, kan? Pada akhirnya, paling kita memilih calon kepala daerah dan presiden berdasarkan: orangnya keren nggak, anak muda banget nggak, suka chopper nggak, suka yeezy nggak, pokoknya bukan mantan orde baru, pokoknya bukan militan agama, dan lain-lain.
Semoga. Semoga tulisan ini dapat diterima. Semoga sistemnya menjadi lebih baik. Semoga saja.
Yayaya.
Yayaya.
Ini referensinya:
Comments
Post a Comment